Prabu Chaidir Baharyogo
Pasca Banjir dan Aspirasi Masyarakat
Info Terkini | 2025-03-07 14:23:02
Ketua Komisi 2 DPRD Kota Bekasi Menyampaikan Aspirasi Masyarakat Terdampak: Harapan Besar untuk Solusi Banjir yang Berkelanjutan
Banjir yang melanda Kota Bekasi pada awal Maret 2025 menjadi salah satu bencana yang paling berdampak dalam beberapa tahun terakhir. Hujan deras yang turun tanpa henti selama berjam-jam menyebabkan meluapnya aliran sungai dan merendam ribuan rumah warga. Beberapa daerah, seperti Pondok Gede Permai, mengalami dampak paling parah dengan ketinggian air yang mencapai ratusan sentimeter.
Dalam kondisi darurat seperti ini, peran pemerintah daerah dan pusat sangat krusial dalam upaya penanggulangan bencana serta memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak. Ketua Komisi 2 DPRD Kota Bekasi, Bapak Latu Harhary FPKS, turun langsung ke lapangan untuk meninjau situasi serta mendengarkan keluhan warga. Pada kesempatan tersebut, beliau menyampaikan pesan penting kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, agar perhatian lebih diberikan terhadap penanganan banjir di Kota Bekasi, terutama terkait alokasi anggaran normalisasi sungai.
Pesan Ketua Komisi 2 DPRD Kota Bekasi
“Saya berpesan kepada Pak Presiden Prabowo, kemarin Pak Wapres Gibran juga sudah sampai, mudah-mudahan dengan kejadian ini mendapatkan atensi dari pusat terutama PUPR sudah menjanjikan dana normalisasi tanggul 4.7T, namun saat ini status masih tahap 1, kita masih menunggu tahap 2, kami Masyarakat terdampak banjir berharap efisiensi anggaran yang dilakukan Pak Presiden Prabowo tidak menyentuh alokasi anggaran yang sudah ditetapkan Pak Jokowi sebesar 4.7T untuk bisa menyelesaikan masalah banjir dari hulu Sungai sampai hilir, dari kab bogor sampai kota Bekasi, agar Masyarakat sekitar kali tidak lagi merasakan dampak banjir yang luar biasa, jadi anggaran itu sangat penting bagi kami warga kota Bekasi terdampak banjir untuk bisa segera terealisasi, mudah-mudahan dengan pencapaian ini apa yang dilakukan Pak Presiden Prabowo bisa bermanfaat untuk warga khususnya untuk warga di pondok gede permai yang terdampak paling parah, terima kasih, assalamu’alaikaum warrahmatullahi wabarakatuh.” Ujar Ketua Komisi 2 DPRD Kota Bekasi, Bapak Latu Harhary FPKS (6/3/2025).
Konteks Pesan Ketua Komisi 2 DPRD Kota Bekasi
Saat memberikan pernyataannya pada 6 Maret 2025, Ketua Komisi 2 DPRD Kota Bekasi, Bapak Latu Harhary FPKS, menyoroti beberapa hal penting yang berkaitan dengan penanganan banjir, khususnya terkait anggaran yang telah dijanjikan untuk normalisasi tanggul.
Dalam pesannya, beliau menyampaikan harapan agar anggaran sebesar Rp4,7 triliun yang sebelumnya telah ditetapkan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo tetap dipertahankan dan tidak terkena pemotongan akibat efisiensi anggaran yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto. Anggaran tersebut dirancang untuk menyelesaikan masalah banjir dari hulu hingga hilir, mulai dari Kabupaten Bogor hingga Kota Bekasi.
Pesan ini juga mencerminkan kepedulian terhadap ribuan warga Bekasi yang terdampak langsung oleh banjir, terutama mereka yang tinggal di sekitar aliran sungai. Jika proyek normalisasi ini dapat dilaksanakan sepenuhnya, diharapkan bencana serupa tidak akan kembali terulang di masa mendatang.
Analisis Permasalahan Banjir di Kota Bekasi
Untuk memahami urgensi dari pesan yang disampaikan Ketua Komisi 2 DPRD Kota Bekasi, kita perlu meninjau lebih dalam faktor-faktor penyebab banjir di Kota Bekasi serta solusi yang dapat dilakukan.
1. Faktor Penyebab Banjir
Banjir di Kota Bekasi bukan hanya disebabkan oleh curah hujan tinggi, tetapi juga oleh berbagai faktor lain, seperti:
- Sistem drainase yang kurang optimal: Banyak saluran air yang tersumbat akibat sedimentasi dan sampah yang menumpuk.
- Perubahan tata guna lahan: Pembangunan yang masif tanpa perencanaan lingkungan yang matang menyebabkan berkurangnya daerah resapan air.
- Luapan sungai: Sungai yang melewati Kota Bekasi sering kali meluap akibat debit air yang meningkat drastis dari wilayah hulu.
- Kurangnya koordinasi antarwilayah: Penanganan banjir membutuhkan kerja sama antara berbagai wilayah, termasuk pemerintah pusat, provinsi, dan kota.
2. Solusi yang Dapat Diterapkan
Beberapa solusi yang dapat dilakukan untuk menangani banjir secara berkelanjutan meliputi:
- Normalisasi dan revitalisasi sungai: Mengembalikan fungsi sungai agar dapat menampung lebih banyak debit air.
- Pembangunan waduk dan embung: Menyediakan tempat penyimpanan air untuk mengurangi beban sungai saat musim hujan.
- Peningkatan infrastruktur drainase: Memastikan saluran air dalam kondisi baik dan mampu mengalirkan air secara efektif.
- Peningkatan edukasi dan kesadaran masyarakat: Masyarakat harus diberi pemahaman tentang pentingnya menjaga lingkungan dan tidak membuang sampah sembarangan.
- Kolaborasi dengan berbagai pihak: Penanganan banjir tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah daerah, tetapi membutuhkan dukungan dari pemerintah pusat dan sektor swasta.
Peran Pemerintah Pusat dalam Penanganan Banjir
Sebagai kepala negara, Presiden Prabowo Subianto memiliki peran strategis dalam memastikan proyek infrastruktur yang berkaitan dengan penanggulangan banjir berjalan dengan lancar. Anggaran sebesar Rp4,7 triliun yang telah dijanjikan untuk normalisasi sungai harus menjadi prioritas agar permasalahan ini dapat terselesaikan dengan baik.
Masyarakat Bekasi berharap agar efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah tidak berdampak pada proyek vital ini. Jika anggaran yang sudah ditetapkan sebelumnya dipangkas, maka dikhawatirkan program normalisasi sungai tidak akan berjalan optimal dan masalah banjir akan terus berulang setiap tahunnya.
Dukungan Masyarakat dan Harapan ke Depan
Dalam menghadapi bencana seperti ini, masyarakat Bekasi menunjukkan solidaritas yang tinggi. Bantuan dari berbagai pihak terus mengalir untuk membantu warga yang terdampak. Namun, upaya bantuan ini tidak akan cukup tanpa adanya langkah konkret dari pemerintah dalam mengatasi akar permasalahan banjir.
Masyarakat berharap agar pesan yang disampaikan oleh Ketua Komisi 2 DPRD Kota Bekasi ini mendapatkan perhatian serius dari pemerintah pusat. Dengan adanya komitmen yang kuat dari pemerintah, diharapkan Kota Bekasi dapat terbebas dari bencana banjir di masa depan.
Kesimpulan
Pesan yang disampaikan oleh Ketua Komisi 2 DPRD Kota Bekasi FPKS kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto bukan hanya sekadar harapan, tetapi juga representasi dari aspirasi masyarakat yang selama ini menjadi korban banjir. Perhatian dari pemerintah pusat dalam merealisasikan anggaran normalisasi sungai akan menjadi langkah krusial dalam upaya menanggulangi permasalahan banjir secara menyeluruh.
Dengan adanya kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat, Kota Bekasi dapat lebih siap menghadapi tantangan bencana di masa mendatang. Semoga pesan ini mendapatkan respons positif dari pemerintah sehingga langkah-langkah yang diambil dapat memberikan manfaat besar bagi seluruh warga yang terdampak.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
Komentar
Gunakan Google Gunakan Facebook