Profil Senator Asal Bali Arya Wedakarna yang Diduga Rasis Soal Hijab Muslimah: Agama, Karier, Hingga Akun Instagram

KURUSETRA -- Salam Sedulur... Senator asal Bali, Arya Wedakarna menjadi buruan netizen, menyinggung soal hijab dan middle east (Timur Tengah). Politikus yang akrab disapa AWK tersebut viral di media sosial setelah dianggap rasis dan merendahkan Muslimah yang mengenakan hijab.

Video Arya yang sedang memberikan arahan di Bea Cukai Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali dan pengelola bandara, viral setelah dia menginginkan agar pegawai asli Bali ditempatkan di meja depan untuk menyambut kedatangan wisatawan. Dia juga memprotes keberadaan wanita berhijab yang ditempatkan sebagai front liner yang menyambut wisatawan di bandara.

"Saya nggak mau yang front line, front line itu, saya mau yang gadis Bali kayak kamu, rambutnya kelihatan terbuka. Jangan kasih yang penutup, penutup gak jelas, this is not Middle East. Enak aja Bali, pakai bunga kek, pakai apa kek," kata Arya dalam video yang tengah viral di medsos.

Scroll untuk membaca

Profil Arya Wedakarna

Melansir situs DPD Bali, Arya Wedakarna lahir di Denpasar, Bali pada 23 Agustus 1980. Ia memiliki nama asli Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna Mahendradatta Wedasteraputra Suyasa.

Sebelum menjadi anggota DPD Bali, dia pernah dinobatkan sebagai dokter termuda dan rektor termuda oleh Museum Rekor Indonesia (MURI). Gelar tersebut didapatkannya setelah melanjutkan pendidikannya di Universitas Mahendradatta dan memimpin kampus tersebut.

Lulusan S3 Universitas Satyagama Jakarta Ilmu Pemerintahan itu juga pernah mencicipi karier sebagai model cover boy majalah Aneka pada tahun 1997. Ia lalu menikah dengan Ida Ayu Ketut Juni Supari pada 2017, dan dikaruniai 2 orang anak dari pernikahan tersebut.

Biodata Arya Wedakarna

Nama Lengkap: Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna Mahendradatta Wedasteraputra Suyasa
Domisili: Denpasar, Bali
TTL: Denpasar, 23 Agustus 1980
Jabatan: Anggota DPD Bali
Instagram: @aryawedakarna
Pendidikan Terakhir: S3 Universitas Satyagama Jakarta Ilmu Pemerintahan (2007)