Andai Saya Jadi Gubernur Jakarta, Perlukah Membongkar Trotoar?
Kebijakan Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono tentang rekayasa lalu lintas (lalin) di kawasan pertigaan lampu merah Santa, Jakarta Selatan harus mengorbankan trotoar yang dibangun pada era Gubernur Anies Rasyid Baswedan.
CERITA ABAH: Artikel ini adalah warisan berupa tuturan dari sejarawan sekaligus wartawan senior (Almarhum) Alwi Shahab kepada kami dan kami tulis ulang. Selamat Menikmati.
KURUSETRA -- Salam Sedulur... Menjadi gubernur DKI Jakarta punya tugas berat, tidak kalah dengan tugas seorang menteri, walau pada awal 1960-an penduduk Jakarta hanya sekitar 2-3 juta jiwa. Karenanya Presiden Soekarno memberikan jabatan setingkat menteri kepada Soemarno yang saat itu menjadi gubernur sebelum Ali Sadikin. Karena jabatannya setingkat menteri, Soemarno pun diharuskan hadir pada sidang kabinet.
Saat ini, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono tengah menjadi sorotan menyusul kebijakannya melakukan rekayasa lalu lintas (lalin) di kawasan pertigaan lampu merah Santa, Jakarta Selatan pada Jumat (14/4/2023), yang harus mengorbankan trotoar yang dibangun pada era Gubernur Anies Rasyid Baswedan. Kebijakan itu pun mendapatkan banyak kecaman dari pengguna jalan yang dinilai justru membuat kawasan tersebut semakin macet.
Kalau saya menjadi gubernur DKI, saya akan menjadikan Jakarta sebagai Kota Megapolitan. Kerja sama dengan Provinsi Jawa Barat dan Banten dalam mengatasi persoalan termasuk banjir. Transportasi massal seperti TransJakarta dan Monorel yang tembus sampai ke daerah-daerah penyangga seperti Bekasi, Tangerang, Bogor dan sekitarnya bisa menjadikan daerah-daerah tersebut berkembang, pabrik, industri, dan berbagai usaha. Tidak perlu lagi di Jakarta mencari kerja karena berkembangnya ekonomi di daerah penyangga.
Jakarta memang memikul tugas berat, ‘kue rezeki’ tidak tambah besar, tetapi yang berminat makin bertambah. Selama Jakarta menjadi kota ‘segala-galanya’, pendatang tidak bisa dibendung. Masalah kedisiplinan perlu dibenahi, termasuk disiplin dalam bidang transportasi.
Kemacetan di Jakarta sudah sangat parah dan dikenal di dunia internasional. Akibatnya para wisatawan mancanegara enggan ke Ibu Kota. Di era Anies Baswedan, arah menuju perbaikan trotoar mulai dari jalur pedestrian dan jalan khusus sepeda. Sebelumnya Jakarta sangat tidak mendukung terhadap pejalan kaki karena hampir tidak ada lagi tempat untuk mereka. Trotoar-trotoar menjadi rebutan pedagang kaki lima dan kendaraan bermotor.
Dalam masalah pelayanan masyarakat, aparat pemda mulai dari gubernur, wali kota, camat, sampai kelurahan harus melakukan dengan baik. Karena mereka merupakan abdi masyarakat. Tidak boleh lagi ada pungli, sementara masyarakat makin kritis. Sanksi berat harus dilakukan terhadap yang melakukan pungli dalam pelayanan masyarakat.
Dalam mengatasi banjir, masalah yang sejak lama muncul, Pemprov DKI perlu kerja sama dengan propinsi sekitarnya. Perlu sanksi yang keras terhadap mereka yang membuang sampah di sungai-sungai.
Sedangkan tata ruang perlu dibenahi karena banyak daerah resapan air yang kini telah berobah pungli menjadi ‘hutan beton’ berupa real estat. Pihak real estate sesuai dengan tata ruang juga diharuskan membuat fasilitas umum dan sosial.
Ikuti informasi penting seputar berita terkini, cerita mitos dan legenda, sejarah dan budaya, hingga cerita humor dari KURUSETRA. Kirim saran dan kritik Anda ke email kami: kurusetra.republika@gmail.com. Jangan lupa follow juga Youtube, Instagram, Twitter, dan Facebook KURUSETRA.
