Jual Beli Jabatan Sudah Ada Sejak Era Hindia Belanda
Dari tempat inilah, ketika imperium VOC memegang kendali pelabuhan Sunda Kelapa kapal-kapal yang melintasinya harus memberi "uang rokok". Karena, di terminal ini ada calo-calo yang akan mempermudah kelancaran arus masuk dan keluar bongkar muat.
Untuk menggemukkan kantongnya sendiri, sang gubernur jenderal menjual jabatan-jabatan ’empuk’ atau ‘basah’, pada mereka yang berani menyogoknya. Bahkan, ada calon pejabat harus membayar kontan 50 ribu gulden dan selanjutnya tiap bulan menyerahkan 7.000 ringgit.
Dan, setelah yang bersangkutan memperoleh kedudukan basahnya tersebut ia akan berusaha untuk memperoleh jumlah dua kali lipat dari yang pernah ia berikan. Caranya, tentu saja dengan penyelewengan dan pemerasan.
Di samping itu, pejabat yang diangkat ditempat yang ’empuk’ itu setiap tahun harus memberi 50 ribu gulden kepada gubernur jenderal sebagai balas jasa (upeti). Para pemegang hak memungut pajak Tionghoa, terutama pajak judi dan candu, turut menambah penghasilan bagi gubernur jenderal.
